KLAUSULA BAKU

Pernahkah Anda membaca “BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN” atau “KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN ATAS RISIKO DITANGGUNG OLEH PEMILIK KENDARAAN”. Tentu sudah tidak asing dengan kalimat yang ada diatas, seperti ditoko, swalayan, tempat parkir dan lain sebagainya.Biasanya kita langsung menerima dan pasrah saja ketika berhadapan dengan peraturan sepihak tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut peraturan sepihak ini dengan Klausula baku.Pasal 1 angka 10 Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat­syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam kuitansi, perjanjian, atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang merugikan konsumen. Padahal klausula baku ini telah dilarang oleh Undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 yang menyatakan bahwa:(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang­undang ini.Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal 18 terdapat pada pasal 62 ayat (1) yang menyatakan:“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”Demikian artikel singkat dari Kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bersama untuk menjadi konsumen cerdas.