Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah da...
Tugas dan wewenang Notaris penting untuk diuraikan, dengan mengacu pada wewenang yang diberikan secara atributif oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Walaupun secara administrasi negara (recht administrative) Notaris dan PPAT tidak mungkin dijadikan sebagai pejabat publik yang apabila melakukan tugas dan kewenangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang...
PROSEDUR HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Kendaraan Bermotor) yaitu :TENTANG MENJALANKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI / HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.) Menjelaskan bahwa EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PIDANA DIJALANKAN OLEH JAKSA, sedangkan menjalankan EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PERDATA dilakukan oleh PANITRA atas PERINTAH HAKIM PENGADILAN NEGERI (P...
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support